PENINGKATAN PERAN SOSPOL ABRI
Sejak permulaan Orde Baru terjadi peningkatan peran sosial-politik ABRI. Penyebabnya karena sebelum G30S/PKI telah terjadi infiltrasi PKI ke hamper semua organisasi di Indonesia. Dalam infiltrasi itu, PKI tidak hanya tidak hanya berhasil memasukkan anggotanya ke dalam setiap organisasi, bahkan mampu untuk menjadi anggota di beberapa organisasi yang dimasukinya. Dalam tubuh TNI sekalipun terjadi penginfiltrasian tetapi dari pihak PKI tidak mampu untuk mempengaruhi pucuk kepemimpin TNI, kecuali di beberapa satuan seperti Yon 530.
Pada saat G30S/PKI dapat dikalahkan, terjadi gerakan pembersihan terhadap unsur yang masih ada kaitannya dengan PKI. Akibatnya terjadi banyak kekosongan di instansi pemerintah. Kekosongan ini disebabkan oleh adanya gerakan teror mental PKI terhadap banyak pihak sehingga banyak orang yang kehilangan daya kepemimpinannya.
Oleh karena itu, pada awal masa Orde Baru kekosongan juga terjadi dalam kepemimpinan organisasi juga instansi pemerintahan. Solusi yang digunakan untuk menutupi kekosongan ini kemudian banyak perwira ABRI ditugaskan sebagai karyawan dalam bayak instansi pemerintah dan BUMN. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu kekaryaan ABRI mengalami peledakan. Berbeda dengan tahun 1950-an ketika pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan Belanda, sehingga Presiden Soekarno minta kepada KSAD Nasution untuk mengisi pimpinan perusahaan yang diambil alih dan itulah pertama kali TNI dikaryakan. Walaupun pada saat itu jumlah yang dikaryakan relative terbatas dan hanya dalam bidang pengusahaan. Tetapi setelah adanya G30S/PKI pengkaryaan TNI hampir semua aspek organisasi yang ada. Perlu diketahui juga bahwa pelaksanaan fungsi sosial-politik ABRI relatif jarang dilakukan, dan biasanya baru terasa ketika ada satu peristiwa yang penting bagi negara dan bangsa, seperti contohnya pada saat agresi militer Belanda pertama dan kedua, dan urusan lainnya yang terkait dengan hal pertahanan dan keamanan. Karena sebeleumnya fungsi sosial-politik dalam dwifungsi ABRI adalah peran yang diberkan melalui kepemimpinannya berupa pemberian pendapat dan saran kepada pemerintah mengenai persoalan dan saran mengenai persoalan yang umumnya bersifat politik, berbeda pada tahun 1966 ketika ABRI juga masuk ke oraganisasi-organisasi dan instansi pemerintah. Kehadiran karyawan ABRI semata-mata hanyalah denga maksud kepemimpinan dan manajemen, buka sebagai pakar atau orang yang ahli di bidang pekerjaan itu. Karena prinsip dari penugasa karyawan ABRI adalah atas dasar permintaan organisasi yang bersangkutan, maka pada tahun 1966 terjadi cukup banyak permintaan. Manfaat dari kebijakan ini yaitu diadakannya rehabilitasi ekonomi. Pembanguna nasional yang dilakukan sejak 1 April 1969 telah menghasilkan kemajuan bagi bangsa. Kemajuan itu bisa dlihat dari kemampuan pihak sipil untuk menjalankan organisasi di tempat mereka bekerja. Selain itu juga sudah ada kemajuan dalam banyak jabatan Negara, seperti menteri dan duta besar. Maka dari itu lambat laun peran ABRI sudah mulai berkurang.
Pada tahun 1970-an terjadi perubahan sikap pada mahasiswa yang awalnya mendukung ABRI dan bersama-sama untuk “melawan” PKI, malahan pada masa Orde Baru malah menentang ABRI. Menurut buku ini perubahan sikap mahasiswa ini dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu bahwa mahasiswa harus selalu memegang peran penting dalam perkembangan bangsa. Kondisi psikologis yang mendesak mahasiswa untuk melakukan peran yang menonjol yang direalisasikan dalam bentuk tindakan radikal juga dipicu oleh persaingan antar universitas. Karena itu sejak tahun 1970-an mulai ada kritik keras mahasiswa terhdapa sikap ABRI. Kritik ini mulai bermunculan ketika ada unsur-unsur ABRI yang kurang menunjukkan sikap baik. Bahkan ada tindakan dari anggota ABRI yang merugikan kepentingan umum (rakyat). Oleh sebab ini, perlu adanya pengurangan keterlibatan ABRI dalam pengkaryaan. Namun mereka yang mengkritik kekaryaan ABRI sering kali kurang menyadari bahwa untuk dapat menggantikan peran karyawan ABRI harus ada kepemimpinan dari pihak sipil yang memadai. Kesimpulannya adalah bahwa kuncinya terletak pada pembinaan personal sipil dan pengalaman yang dijalani antara ABRI dan kalangan sipil. Sebetulnya para pemimpin ABRI dari generasi 1945 sudah mengatakan adanya langkah pelaksanaan fungsi sosial-politik ABRI yang disesuaikan dengan perkembangan Indonesia. Sebab dwifungsi ABRI mempunyai makna bahwa bahwa ABRI dan anggotanya memiliki rasa tanggung jawab terhadap pencapaian masyarakat yang adil dan makmur, bukanlah masyarakat yang didominasi oleh kaum militer.
Salah satu dari dampak menjauhnya mahasiswa dari ABRI adalah pengertian yang kurang memadai pada para mahasiswa itu sendiri dan kaum cendikiawan tentang Dwi Fungsi ABRI. Sedangkan dari pihak ABRI sendiri setidaknya ada usaha yang makin seksama agar pelaksanaan fungsi sosial-politik ABRI benar-benar diabdikan untuk pencapaian masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
9 MENGHADAPI BERBAGAI PERSOALAN STRATEGIS
Selama menjadi negara merdeka, bangsa Indonesia telah menghadapi berbagai persoalan strategis yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Abri senantiasa mempunyai peran penting dalam menghadapi dan mengatasi persoalan strategis tersebut.
KONFRONTASI DENGAN MALAYSIA
Konfrontasi terjadi mulai pada tahun 1963 dan timbul karena beberapa sebab yaitu:
Pertama, konfrontasi itu terjadi karena Indonesia curiga terhadap maksud Inggris mengubah persekutuan Tanah Melayu menjadi Negara Malaysia yang meliputi Malaya, Singapore, Serawak, dan Kalimantan Utara. Sebab yang kedua adalah desakan pihak PKI yang didukung oleh Beijing dan Moskow untuk melawan konsep Malaysia. Padahal sebelumnya sedang ada usaha untuk membentuk persatuan antara Indonesia, Filipina dan Malaya (Maphilindo). Pada waktu itu TNI mendukung penuh dibentuknya Maphilindo sebagai usaha mempersatukan rumpun Melayu. Tetapi karena adanya usaha Presiden Soekarno untuk membentuk kekuatan baru atau the New Emerging Forces dengan GANEFO (the Games of the New Emerging Forces) yang hendak menyaingi Olympic Games sebagai pertemuan olahraga sedunia serta CONEFO (the Conferences of the New Emerging Forces) yang dibentuk untuk menggantikan peran PBB. Pembentukan ini diprakarsai karena tidak setujunya Presiden Soekarno terhadap konsep Malaysia yang menurutnya sebagai sebuah kolonialisme dari Inggris di Asia Tenggara. Ketika sampai pada pembentukan kekuatan baru itulah TNI sudah mulai tidak setuju karena dikhawatirkan akan menguras ekonomi dan keuangan Indonesia yang masih jauh dari memadai. Apalagi dengan memanasnya hubungan antara Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Tengku Abdul Rachman maka pembentukan persatuan tersebut mengalami kegagalan. Walaupun dari pihak Filipina yaitu Presiden Macapagal telah berusaha untuk mempersatukan kedua pemimpin kembali, antara lain dengan diadakannya perundingan di Tokyo, tetapi semuanya gagal. Dengan adanya perseteruan antara Indonesia dengan Malaysia, maka hubungan kedua negara ini mengalami kerusakan dan berujung pada terputusnya segala macam hubungan antara kedua negara ini. Pada tanggal 21 September 1963 Indonesia memutuskan hubungan dagang dengan Malaysia dan Singapore, sedangkan dari pihak Malaysia memutuskan segala bentuk hubungan dengan Indonesia dan Filipina. Bahkan antara Indonesia dengan Malaysia malah sama-sama memperkuat daerah perbatasannya dengan kekuatan militer, pihak Malaysia sendiri dibantu oleh Inggris. Kemudian karena ini terbentuklah sebuah persetujuan pertahanan antara Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapore, yaitu Five Power Defence Arrangement (FPAD), yang hingga pada tahun 1995 masih tetap ada dan berfungsi. Sekalipun ASEAN sudah berdiri sejak tahun 1967 dan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia sudah diakhiri sejak tahun 1966. Sebenarnya persoalan dalam masalah konfrontasi terhadap Malaysia sendiri adalah perlawanan terhadap Inggris yang dibantu Amerika Serikat, karena menunjukkan sikap perlawanan terhadap pembentukan Maphilindo.
KONSEP KETAHANAN NASIONAL
Pada tahun 1974 dibentuklah sebuah konsep yang dinamakan Ketahanan Nasional oleh Lembaga Pertahanan Nasional yang namanya kemudian berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional, konsep ini diambil sebagai sebuah upaya untuk mengusahakan hal yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Konsep ini perlu dibuat dan dikembangkan karena alasan, yaitu:
- Menghadapi berbagai persoalan yang berbentuk hambatan dan gangguan bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, dan ancaman bagi kelangsungan hidup ber-Bangsa dan Negara yang mencakup masyarakat dan rakyatnya secara keseluruhannya.
- Pembangunan nasional yang bertitik berat pada sektor ekonomi industri domestik, agar kemajuan ekonomi pengusaha kecil dan tradisional tidak hancur begitu oleh adanya modernisasi.
Pengertian dari Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasionalnya. Intinya dalam Ketahanan Nasional adalah keharusan kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang menghasilkan kekuatan nasional. Titik berat dari konsep ini bukan hanya kekuatan fiksi atau kekuatan mental semata, melainkan kekuatan secara seluruhnya meliputi berbagai aspek. Prinsip dasar dari Ketahanan Nasional terdiri dari dua aspek yaitu kesejahteraan dan keamanan. Terciptanya harmoni antara kesejahteraan dan keamanan nasional. Merupakan tingkat Ketahanan Nasional yang tinggi pada sebuah bangsa dan negara.
Pengertian keuletan dan ketangguhan serta kondisi dinamis bangsa harus selalu menjadi perhatian untuk menciptakan Ketahanan Nasional. Keuletan mengandung implikasi keuletan lahir dan batin, sedangkan ketangguhan mengandung kemantapan, kemampuan, dan kecerdasan. Dari situ harusnya mendatangkan kondisi dinamis bangsa. Sebab hanya bangsa yang cukup dinamis yag dapat melahirkan kekuatan nasional yang memada untuk menghadapi serta mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan masa kini.
MASALAH TIMOR TIMUR
Masalah yang terjadi di Timor Timur disebabkan adanya perebutan kekuasaan antara partai yang terbentuk di Timor Timur yaitu antara Fretilin, Apodeti, dan UDT. Tindakan Indonesia terhadap Timor Timur dimulai saat ada pendekatan antara pemerintah Portugal dan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang ada di Timor Timur. Republik Indonesia melibatkan diri dengan Timor Timur karena prinsip untuk melawan segala macam bentuk penjajahan yang ada di muka bumi. Penjajahan Portugal atas Timor Timur merupakan sebab terlibatnya Indonesia, agar penjajahan yang terjadi di dekatnya segera berakhir. Tetapi terjadi kesalahan ketika Indonesia menggunakan satu serangan militer yang berdampak buruk bagi Indonesia sendiri. Ini disebabkan oleh tidak tuntasnya masalah yang terjadi di Timor Timur dan mengakibatkan konflik terjadi terus-menerus.
Dalam operasi yang dijalankan pihak Indonesia mengalami berbagai kesalahan ketika menggunakan kekuatan angkatan bersenjata ketika ditujukan untuk mengakhiri masalah Timor Timur. Masalah Timor Timur telah dihadapi oleh TNI dengan pendekatan yang serba salah. Pertama adalah pendekatan strategis yang salah ketika instruksi untuk Operasi Intelijen diimplementasikan dengan satu Serangan Konvensional Terbuka, satu Operasi Gabungan Antar-Angkatan yang spektakuler tapi tak berhasil mencapai tujuan operasi secara tuntas. Kedua, ketika menghadapi perlawanan gerilya Fretilin dan pendukungnya bukannya dilakukan Operasi Lawan Gerilya (counter-insurgency operations) secara luas dan sistematis, tapi titik berat diletakkan pada pelaksanaan Operasi Konvensional yang tentu pendekatan yang sukar mencapai hasil luas.
PEMBERIAN DESENTRALISASI TERHADAP DAERAH
Masalah strategis yang dihadapi Indonesia selanjutnya adalah pemberian desentraliasasi terhadap daerah yang belum terwujud yang disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adanya sentralisasi setelah kemerdekaan. Tahun 1950 sentralisasi pemerintahan semakin kuat dengan adanya penggunaan sistem demokrasi terpimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pada permulaannya desentralisasi ke daerah-daerah akan mengalami kesulitan, karena dari beberapa pihak mengatakan bahwa desentralisasi bias menimbulkan terjadinya perluasan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Bahkan tidak mustahil bagi mereka yang menolak desentralisasi, bahwa akan terjadi rasa kedaerahan yang terlalu kuat sehingga menimbulkan gerakan separatisme di daerahnya. Tetapi dipihak lain, mereka yang setuju akan adanya desentralisasi menganggap bahwa pemberian program ini di setiap daerah justru dapat merupakan jalan untuk mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan wewenang. Hal yang menentukan dalam pengaturan desentralisasi sendiri adalah pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dimana bisa kita ambil contohnya yaitu di Republik Rakyat Cina yang berani memberikan wewenang luas kepada daerah-daerahnya dan itu mampu merangsang kemajuan di daerah selatan dan pedalaman untuk bisa berkembang.
Oleh karena itu, kalau pemerintahan Indonesia berhasil melakukan desentralisasi sengan baik, maka itu akan mengurangi tekanan yang sekarang secara gencar dilakukan terhadap ideologi Pancasila atas Amerika Serikat yang menghendaki tertanamnya sistem liberalisme-individualisme di Indonesia. Selain itu para pendiri bangsa telah menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah Negara kesatuan, tetapi tetap memberikan otonomi luas kepada daerah-derahnya, agar kelak dapat terwujudnya keamanan dan kesejahteraan di seluruh rakyat Indonesia.
MASALAH CINA
Dalam menghadapi masalah ini hendaknya tidak diperkenankan sikap dan cara berpikir yang rasial, karena memang bukan masalah ras, politik ataupun budaya. Tetapi ketika timbul masalah ras, budaya, dan politik maka itu hanya sebagai ujung dari permasalahan ekonomi. Ini disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial antara pribumi lokal dan warga keturunan tionghoa yang mengalami tingkat kesejahteraan yang berbeda. Apalagi kalau dilihat dari warga negara keturunan Cina menunujukkan kekuatan ekonomi yang begitu kuat sehingga dengan jumlah yang hanya sekitar 5 juta di Indonesia, mereka mampu mendominasi perekonomian nasional. Kekuatan ekonomi ini ditunjukkan bukan lain karena ada beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah hubungan saudara dan sanak keluarga, dan adanya sifat tolong menolong diantara para orang-orang Cina yang tersebar di Asia Tenggara sampai ke Hongkong. Hal inilah yang menimbulkan kekuatan usaha melalui sistem jaringan yang teramat efektif dalam bidang perdagangan. Karena ada sistem jaringan ini maka usaha keturunan Cina tidak terlalu tergantung pada sistem perbankan di Indonesia. Sebab inilah yang seharusnya menjadi pemicu semangat para penduduk pribumi Indonesia untuk memiliki daya saing nasional yang tinggi, dalam ekonomi dan khususnya investasi.
Perlunya segera dikembangkan usaha kecil dan menengah yang luas dan bermutu di Indonesia sehingga menciptakan lapisan usahawan kecil dan menengah yang banyak, ulet, dan tangguh. Hasil dari inilah yang nantinya akan memperkuat daya ekonomi pribumi dan sekaligus memperteguh ekonomi nasional. Maka yang diperlukan pemerintah Indonesia adalah memperkuat kondisi para kaum pribumi dalam kemampuan berusaha serta meningkatkan mutu birokrasi pemerintah sehingga malakukan pekerjaannya dengan penuh daya saing nasional.
10 PERBEDAAN PENDAPAT DALAM ABRI
Sejak berdirinya pada tahun 1945 ABRI tidak pernah bebas dari berbagai pendapat yang berbeda satu sama lain. Hal ini dapat dilihat karena ABRI atau TNI berdiri atas dasar kebangkitan rakyat dan sejak semula berdiri tidak hanya sebagai satu organisasi angkatan bersenjata seperti di negara lainnya. Karena TNI berdiri atas dasar kebangkitan rakyat, maka dalam TNI ini berkembang berbagai pendapat yang ada dalam masyarakat. Tetapi karena adanya tujuan perjuangan yang sama dan satu, maka persatuan dan kesatuan TNI bisa tetap dijaga.
Dalam negera Indonesia TNI memegang posisi yang yang cukup penting dalam kehidupan bangsa, maka tidak jarang organisasi di luar TNI dan khususnya organisasi politik, selau berusaha untuk mempengaruhi TNI agar berpihak pendapat dengan organisasi tersebut, contohnya adalah peristiwa G30S/PKI, Pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta. Sebab ini persatuan dan kesatuan harus selalu menjadi perhatian kepemimpinan ABRI. Karena perbedaan pendapat di kalangan TNI atau ABRI cukup besar pengaruhnya terhadap TNI dan ABRI sendiri, maka harus dilakukan idenifikasi perbedaan-perbedaan itu sebagai pelajaran dan pengalaman agar tidak terulang kembali.
PERBEDAAN ANTARA BEKAS PETA DAN BEKAS KNIL
Perbedaan penting pertama yang dialami TNI adalah perbedaan pendapat antara para perwira yang bekas Peta dan bekas KNIL. Penyebab dari perbedaan ini yang utama adalah perbedaan umur yang relatif muda dari mayoritas kedua kategori perwira antara bekas Peta dan bekas KNIL. Umur muda yang disertai ambisi memegang kekuasaan sehingga menimbulkan emosi yang kuat. Sebab mayoritas bekas Peta yang merupakan komandan peleton, yang umurnya masih berada di sekitar 25 tahunan. Demikian pula mayoritas bekas KNIL yang juga tidak lebih dari umur 30 tahunan. Bahkan timbul rasa tidak puas ketika seorang bekas Peta ditempatkan dibawah seorang bekas KNIL, ini terjadi akibat pada umur yang masih muda seseorang itu memiliki ambisi yang kuat, apalagi dalam organisasi militer faktor kekuasaan sangatlah besar pengaruhnya. Dalam ketidakpuasan itu acapkali yang berbicara adalah emosi, bisa dilihat ketika bekas Peta mengatakan bahwa bekas KNIL kurang semangat dan nasionalisme dan hanya mengenal teori belaka dan itu terbukti ketika tentara KNIL bertekuk lutut terhadap tentara jepang dengan sangat cepat. Sebaliknya bekas KNIL tidak jarang mengatakanbahwa perwira Peta hanya memiliki semangat saja tanpa ada pengetahuan memadahi untuk memimpn tentara. Disini jelas sekali bahwa pendapat dari kedua pihak itu bersumber hanya pada hal-hal yang subyektif belaka. Karena sebenarnya semua pihak, bekas Peta maupun bekas KNIL sama-sama belum berpengalaman menjalankan perang yang luas lingkupnya.
Pertentangan yang terjadi cukup memberikan dampak yang cukup merugikan berupa berbagai rasa curiga dan prasangka antara perseorangan dan satuan TNI. Tetapi pertentangan ini baru hilang setelah TNI-AD mulai tahun 1952 secara serius dan sistematis mengadakan sistem pendidikan perwira. Dalam pendidikan ini seseorang itu membuktikan kecakapannya, tidak peduli apakah dia bekas Peta, bekas KNIL ataupun bekas lainnya. Kemudian setelah pendidikan ia membuktikan bagaimana kecakapannya di lapangan atau di staf. Sehingga seorang perwira dinilai sesuai dengan kecakapannya dan tidak lagi timbul pertentangan antara bekas Peta dan bekas KNIL.
ANIMOSITAS ANTAR ABRI
Dalam ABRI pernah terjadi animositas dan bahkan juga pertentangan satuan-satuan tertentu. Hal ini sempat menimbulkan ancaman bagi Abri dan keselamatan negara dan bangsa. Selain ada pertentangan antara satuan di dalam tubu TNI-AD, juga terdapat animositas antara angkatan satu dengan antara yang lainnya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh politik. Sebab utama pertentangan atau persaingan adalah tidak lepas dari keinginan untuk di nilai siapa yang paling penting di negara kita, sehingga mendapat penilaian tinggi dari masyarakat dan mendapat anggaran yang lebih dari negara. Yang pertama terasa kuat adalah Brimob. Brimob mendapatkan fasilitas persenjataan yang lebih lengkap ketimbang TNI-AD karena Brimob di bawah perdana mentri. Akan tetapi yang benar benar gawat adalah animositas antar angkatan yang terjadi antara tahun 1960 dan 1966 sebagai akibat politik Presiden Soekarno yang di pengaruhi oleh PKI. Presiden soekarno di adu domba dengan TNI-AD karena pada saat itu TNI-AD menjadi penghalang bagi PKI untuk mencapai puncak kekuasaan di Indonesia.oleh sebab itu Sukarno langsung mengambil keputusan untuk memberikan semua angkatan atau departemen. Semua itu di bawah pimpinan panglima tertinggi ABRI, yaitu Presiden RI. Itulah cara PKI untuk mempersiapkan pemberontakannya pada tahun 1965.
Di tahun 1945 indo nesi seakan aka nada empat angkatan bersenjata. Sebab dalm tubuh tiap tiap angkatan memiliki unsur-unsur, tempur daratnya, tempur lautnya, dan tempur udaranya, tiap tiap angkata memiliki unsur-unsur tersebut tak terkecuali polri. Keempat tersebut di adu domba oleh kaum politik, khususnya PKI. Persaingan atau pertentangan atau pertentanganantar angkatan tersebut baru dapat di kurangi dan dia atasi setelah di adakan integrasi ABRI pada tahun 1969. Komando pengendalian oprasi ada di tangan ABRI. Setatus kementrian atau departemen di hapus dan sebutan pemimpin angkatan tidak lagi panglima melainka kepala staf angkatan.
Kelemahan dari integrasi ABRI adalah keberadaan Polri dalam ABRI. Polri menjadi kurang berfungsi sebagaimana fungsinya. Hal ini di akibatkan karena politik tahun 1960-1965. Semestinya Polri bisa melepaskan diri dari ABRI. Namun polri harus di jamin memiliki kewibawaan dalm masyarakat. Polri dapat melakukan itu apabila di dukung dari segi material dan personalia, tetapi itu semua belum ada di dalm polri.
PERISTIWA 17 OKTOBER 1952
Peristiwa 17 oktober adalah peristiwa yang berada di tubuh TNI-AD. Itu di akibatkan oleh dampak pertentangan bekas Peta dan bekas KNIL serta peran partai politik yang terlalu mencampuri dalm tubuh ABRI. Adanya politikus yang sebelum tahun 1950 ikut Belanda dan tahun 1950 berhasil masuk ke DPR dan turut mengkritik TNI-AD karena sebagai pelampiasan tidak sukanya TNI-AD berhasil menjadikan Repulik Indonesia Serikat berubh menjadi RI.
Dalam tubuh TNI-AD ada beberapa perwira di jabatan tingi yang selain kurang puas dengan perkembangan TNI-AD,juga kurang puas dengan kedudukan yang di perolehnya. Adanya ketidak puasan ini mengakibatkan pertentangan di kubu perwira TNI-AD kususnya di wilayah Jawa. DPR mengetahui pertentangan yag terjadi di dalam TNI-AD, karena di dalam anggota DPR terdapat anggota muda yang pernah ikut Belanda dan mereka tidak senang atas berhasilnya TNI-AD mengajak masyarakat meninggalkan eksistensi negara RIS maka hal ini menjadi kesempatan bagi DPR untuk mengritik habis-habisan dan pembalasan. Hal ini tidak di terima oleh AP dan TNI-AD. Al hasil di putuskanya TNI-AD untuk menghadap Presiden Sukarno untuk membubarkan DPR dan mengambil alih pimpinan negara. Disinilah pimpinan TNI AD membuat kesalahan besar. Presiden Sukarno menolak permintaan tersebut. TNI-AD mulai menerima pukulan dan serangan dari berbagai pihak dan retaklah TNI-AD. Perpecahan TNI-AD meluas ke seluruh korps perwira, termasuk keluar jawa.
Lambat laun di peroleh kesimpulan bahwa harus ada penyelesain perpecahan itu. Maka diadakanlah rapat di Yogyakarta pada tahun 1955 yang di hadiri oleh perwira untuk mengadakan rekonsiliasi antara semua pihak yang berselisih. Rekonsiliasi dapat dicjapai di sertai janji semua yang hadir dan di ucapkan di depan makam panglima besar sudirman. Meskipun secara formal sudah tercapai rekonsiliasi, namun dalam kenyataaanya belum sepenuhnya pulih, itu yang nanti menjadi sebab timbulnya keretakan lagi ketika colonel Nasution yang sebenarnya telahmenjadi seorang politikus sipil sebagai pimpinan partai IPKI, oleh pimpinan kembali di angkat sebagai KSAD dalam pangkat brigadier jendral. Ini menimbulkan ketidakpuasan perwira di luar Jawa, dan menyababkan terjadinya pemberontakan PRRI/permesta. Pengangkatan itu hanya di setujui oleh colonel sudirman.
Pengangkatan di lakukan kembali yaitu mengangkan colonel Bambang Utoyo . pengangkatan ini mendapan tantangan keras dari mayoritas perwira TNI AD, karena di angga tidak menghormati hasil rapat yang di adakan di Yogyakarta.
Terjadinya peristiwa 17 Oktober tidak lepas dari kegiatan dan pengaruh partai politik. Para perwira TNI yang masih muda masih dapat di pengaruhi oleh para politikus untuk menjadi sasaran empuk untuk memperoleh kemenangan.
PERISTIWA DALAM TNI-AU DAN TNI-AL
Adanya pemimpin bukan penerbang masuk ke dalam TNI-AU menjadikan para perwira penerbang tidak puas. Memang tidak ada angkatan udara yang mempunyai pemimpin bukan penerbang di tahun 1950-an. Maka para perwira penerbang itu mengajukan berbagai ucapan ketidak puasan terhadap pimpinan KSU. Beberapa perwira penerbang mengundurkan diri. Mereka pada umumnya adalah penerbang hasil didikan di India. Prgerakan KMU Suyono yang memihak KSAU telah melanggar aturan ketikamenulis surat kepada DPR. Dalam proses selanjutnya Suyono dan kawan-kawan di keluarkan dari TNI AU. Di siteu sudah tampak bahwa sebenarnya baik peristiwa 17 Oktober maupun peristiwa AU tahun 1953 adalah akibat dari ulah partai politik.
Inilah pelajaran yang harus di tarik yang sudah di singgung sebelumnya. Partai politik berusaha menyebarkan dan melebarkan serta memperkuat posisinya mellui kekuatan ABRI. Biasanya partai politik memanfaatkan beberapa factor yang hidup di lingkungan perwira ABRI. Factor lainya adalah adanya ambisi pribadi pada perwira. Biasanya para perwira muda yang ingin cepat menduduki jabatan yang tinggi.
Dalam TNI-AL juga terdapat masalah antara KSAL, laksamana Subiyakto danpara perwira seniornya pada tahun 1959. Terjadi suatugerakan yang dipimpin oleh Letkol Yos Sudarso dan Letkol Alisadikin yang menuntut penggantian KSAL. Para perwira mengatakan bahwa KSAL terlalu otoriter dan tidak member kesempatan kepada para perwiranya mengembangkan prakarsa mereka.dalam hal ini tidak ada pengaruh dari politik yang mungkin bias mempengaruhi peristiwa ini.
Akan tetapi pada permulaan tahun 1965 ada peristiwa yang terjadi pada TNI-AL yang di pengaruhi oleh partai politik. PKI dapat mempengaruhi perwira perwira muda untuk melakukan tindakan perlawanan terhadap pimpinan TNI-AL. pimpinan TNI-AL memiliki kedisiplinan tinggi dan tidak ada perasaan untuk menindas. Ketidak pahaman para perwira muda serta adanya intrik dari PKI terhadap keduabelah pihak ahirnya TNI-AL kehilangan banyak perwira-perwira muda. Hanya factor factor tertentu mereka di pengaruhi oleh partai politik.
PENGARUH DARI PERANG DINGIN
Sejak sejak tahun 1948 dunia di liputi oleh perang dingin antara blok Barat dan blok komunis, meskipun mereka bersekutu dalam perang dunia kedua menghadapi jerman, Italia, dan Jepang. Pokok persoalan aada pada idiologi. Unisoviet ingin menjadikan umat manusia menerima komunis menjadi pedoman hidupnya. Sedangkan blok barat yang di pimpin oleh Amerika ingin menjadikan umat manusia menggunakan paham Barat. Dari sudut itu dapat di katakana bahwa blok Barat adalah kekuatan setatus quo, sedangkan blok Komunis kekuatan pembaharuan.
Kekuatan pembaharuan yang di lakukan komunis yang memang pada saat itu umat manusia menggunakan paham barat sangat sulit di lakukan. Banyak umat manusia yang tidak bisa menerima pembaharuan yang dilakukan oleh komunis karena di angga pembaharuan yang di lakukan jauh dari keadilan. Sebab pembaharuan komunis hanya perbaikan bagi orang yang sepaham dengan komunis saja. Maka dari itu bangsa yang tidak mau mengikuti paham dari komunis maka pembaharuan dari komunis jauh yang di harapkan.
Dinamakan perang dingin karena antara blok barat dan blok komunis terjadi konfrontasi tingkat tinggi dalam segala aspek kehidupan serta tidak sampai perang emnggunakan senjata. Sebenarnya Indonesia tidak memihan dari kedua kubu yang sedang bertentangan tetapi kedua kubu tersebut ingin Indonesia memihak salah satu dari kedua kubu tersebut. Perebutan antara kedua kubu tersebut hingga mempengaruhi ABRI. Itu sudah terlihat pada tahun 1948 ketika komunis berusaha merebut kekuasaan atas Republik Indonesia dan menggunakan genjatan senjata sebagai sarana utama. Pada waktu itu terjadi pertentangan antara ABRI yang berpihak Komunis dan yang berpihak RI. Hanya saja pada waktu itu mayoritas yang berpihak komunis adalah ABRI. Pertentangan timbul kembali pada pertengahan 1950-an. Akan tetapi yang memegang peran adalah pihak Barat yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan PRRI/permesta. Para perwira ABRI di luar Jawa di pengaruhi oleh pihak AS, khususnya melalui badan intelejen yang bernama CIA, bahwa Jakarta sudah di kuasai komunis. Sebenarnya perwira yang ada di luar Jawa cukup mengenal rekan-rekanya di Jawa. Mereka tahu perwira-perwira di Jawa yang terkena pengaruh komunis.
Pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965 sebaliknya menunjukan keberhasilan kaum komunis untuk mempengaruhi perwira ABRI untuk mendukung usaha mereka. Akan tetapi para perwira dan anggota ABRI, khususnya TNI-AD yang masih berpedoman pada Pancasila masih cukup kuat dan mampu untuk mengatasi pemberontakan itu. Sekalipun pemberontakan mendapat setngah restu dari presiden Sukarno. Tetapi kehendak Tuhan masih lebih kuat. Dalam waktu 6 bulan pemberontakan tersebut dapat di hentikan dan di atasi.
Selama terjadi perang dingin antara kedua blok masih ada pengaruh terhadap Indonesia, karena ABRI memiliki pengaruh kuat dalam jalanya politik di Indonesia. Maka masuk akal jika ABRI masih mendapat pengaruh dari kedua blok yang berselisih tersebut. Setelah selesainya pemberontakan G30S/PKI ABRI sudah mulai aman dari pengaruh perselisihan dari kedua blok tersebut. Dengan tidak lagi terasa bahaya perpecahan dalm ABRI. Namun masih ada orang orang yang ingin mengadu domba di dalam ABRI. Di dalam ABRI yang sudah di pegang oleh generasi muda terjadi pertentangan pendapat yang cukup tajam. Akan tetapi dapat di cegah sebelum timbulnya perpecahan setelah Suharto mengambil langkah yang tepat menangani masalah ini. Tidak mustahi pertentangan itu akibat pengaruh dari negara besar yang mempunyai kepentingan tertentu di Indonesia.
Hal itu menunjukan bahwa sekalipin perang dingin sudah tidak ada , bahaya pengaruh dari luar terhadap ABRI masih tetap ada.kususnya kalau negara lain memiliki kepentingan besar dalam perubahan politik dan ekonomi negara Indonesia.
PERDEBATAN PENDAPAT YANG DI TIMBULKAN OPSUS
Ketika Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia di dalm organisasi kostrad di bentuk organisasi intelijen yang di namakan oprasi kasus, di singkat opsus. Kegiatan itu di Pimpin oleh Ali murtopo yang jabatan setrukturalnya pada waktu itu wakil asisten intelijen kostrad.
Setelah konfontasi dengan Malaysiadi akhiri ketika Indonesia memasuki Orde Baru, kegiatan Opsus dilanjutkan, dan malah membuat pembentukan sendiri di dalm lingkungan intelijen, di luar organisasi intelijen yang sudah ada. Kegiatan Opsus di gunakan oleh Suharto untuk kegiatan kusus di luar TNI-AD. Kelincahan Mustopo menjadikan anggota Opsus lebih banyak. Orang –orang itu dari ABRI maupun dari kalangan sipil dan swaata. Orang tertarik dengan opsus karena ada berbagai alas an salah satunya karena ingin memperoleh kemajuan dan mendapat jaminan keamanan.
Dalam konfrontasi dengan Malaysia tidak ada perbedaan pendapat antara Opsus dengan TNI-AD. Akan tetapi pada masa orde baru ada keretakan dalam kekuatan itu. Sebab adanya keretakan karena Ali Murtopo seorang yang ambisius tidak segan segan menggunakan organisasinya di unakan untuk kepentingan diri sendiri terkadang juga mengabaikan kehendak dari Suharto yang menimbulkan perbedaan pendapat antara TNI-AD dengan Opsus.
Setatusnya sebagai asisten Pak Harto Ali murtopo begitu mudah untuk bergerak dalam urusan politik ketimbang para perwira TNI-AD. Dalam kegiatannya itu tidak jarang Ali murtopo menjalankanya berbeda dengan para perwira TNI-AD.
Ali dan Sudjono membentuk badan yang resminya untuk penelitian engembangan yaitu CSIS (Centre for Strategic and International Studies. Dalm CSIS itu kumpul orang orang pandai, kususnya dari kalangan non pribumi dan agama minoritas. Kegiatan ini di gunakan untuk mendekatkan dengan negara-negara lain. Tujuanya untuk mendekatkan diri pengusaha non pribumi dengan orang asing sehingga dengan sendirinya para pengusaha non pribumi memberikan sumbangan ke CSIS karena merasa sudah di permudah. CSIS dapat di jadikan think-tank utama bagi pemerintah. Karena itu mempunyai pengaruh kuat terhadap segala kebijaksanaan yang di lakukan pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun keamanan.
Pertentangan antara klompok Opsus dan Jendral Sumitro yang menjabat pangkokamtib meledak pada peristiwa malaria pada 15 februari 1974. Pada waktu itu terjadi demo besar-besaran yang di sertai perusakan oleh kalangan pemuda dan mahasiswa, ketika perdana mentri Jepang Kakuei Tanaka dating ke Indonesia. Demontrasi ini menyuarakan ketidaksukaanya dengan perusahaan Jepang. Peristiwa malaria menjadi pukulan keras bagi Opsus dan CSIS yang membina pengusaha Jepang dan non pribumi karena dampak negatifnya cukup besar bagi negara Indonesia.
Setelah peristiwa malari pengaruh dan kekuasaan Opsus dan CSIS makin besar. Dengan di cabutnya jendral Sumitro dari jabatanya, juga semua pejabat dalam ABRI dan khususnya TNI-AD yang di nilai dekat dengan dia di cabut dari jabatnya. Opsus memperoleh dominasi dari intelijen di Indonesia. Kiprah Alimurtopo semakin melejit dan tidak bias di imbangi oleh jendral yang bukan dari opsus. Dalam hal politik Ali murtopo di angkat menjadi mentri penerangan. Demikian pula dengan Beny Murdani yang di angkat menjadi intelijen yang lebih tinggi. Malah kemudian menjadi panglima intelijennya.Dengan pengangkatan Beni Murdani Pangab sudah banrang tentu klompok Opsus dan CSIS mendapat angin yang kuat. Jelas sekali bahwa ABRI dan TNI-AD ketika itu sudah lain keadaanya dengan TNI-AD pada generasi 1945.
Akan tetapi tampaknya terjadi perubahan dalam tingkat kepercayaan Presiden Suharto mulai 1988. Mungkin perubahan kembali sikap pak Harto kepada Alimurtopo pada tahun 1982, yaitu di sebabkan masalah politik. Akibatnya ubungan dengan Beny menjadi longgar. Keuangan CSIS menjadi besar dan hubungan Internasionalnya tetap kuat, jadi belum ada indikasi Opsus dan tantangan tantangannya sudah berahir sejarahnya. ABRI dan TNI-AD dapat berkembang kembali sesuai dengan tradisi ABRI yaitu dekat dengan masyarakat.
Kasus Opsus adalah unik, karena dalam pertentanganya dengan garis umum pimpinan TNI-AD Opsus bukan di pengaruhi oleh partai politik. Tujuan politik yang diperjuangkan bersumber pada pimpinan Opsus sendiri dan bukan bersumber dari luar.
11 PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA
PERAN ABRI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Mulai 1 April 1969 bangsa Indonesia secara resmi mulai dengan pembangunan nasionalnya. Daaml seminar TNI-AD pertama lebih banyak di bincangkan mengenai politik dan juga keyakinan presiden Sukarno bahwa TNI-AD sepenuhnya di belakang beliau. Seminar yang ke 2 perlu merumuskan kembali hal hal yang tercantum dalam Tri Ubaya Cakti hasil seminar ke 1 harus benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. Tidak mengherankan kalo hasil seminar ke 2 itu kemudian mempunyai aspek keamanan, politik maupun ekonomi yang luas. Dalam bidang keamanan di tegaskan apa yang di maksudkan doktrin pertertahanan rakyat semesta, yaitu itu bukan satu doktrin perang gerilya semata. Melainkan satu usaha pembelaan negara yang mengikutsertakan masyarakat. Dengan begitu TNI-AD hendak memberikan tanda kepada TNI-AL dan TNI-AU bahwa doktrin perang semesta bukan hanya perang di darat melainka ada peran penting bagi TNI-AL dan TNI-AU untuk mengamankan negeri sebagai pertahanan semesta. Dalam seminar TNI-AD ke 2 ada tuntutan TNI-AD untuk perbaikan seluruh rakyat. Walaupun pada saat itu emnjadi anggota TNI-AD sangat kekurangan dalam kehidupanya dalm bidang politik TNI-AD melihat pentingnya pembangunan politik agar komitmen Orde Baru untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dapat terlaksana.
Jadi tidak dapat diingkari oleh sejarah bahwa pembangunan nasional yang kemudian di mulai pada tanggal 1 April 1969 berpangkal pada seminar TNI-AD ke 2 tahun 1966.sebab pada waktu itu yang memegang politik utama adalah TNI-AD yang di pimpin oleh Jendral Soeharto yange memegang Supersemar.
Mengenai hasil di bidang ekonomi dalam seminar TNI-AD ke 2 boleh dikatakan bahwa itu semua dapat menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi kemudian. Hasil seminar ke-2 di bidang Hankam yang di namakan Tri Ubaya Cakti kemudian di bawa oleh para perwira TNI-AD untuk di usulkan sebagai bagian dari doktrin pertahanan keamanan. Itulah yang kemudian menghasilkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma. Pemikiran yang di peroleh dari seminar menjadi kerangka bagi perumusan doktrin ABRI.
Pembangunan nasional di lakukan menggunakan setrategi dasar trilogy pembangunan, yaitu setabilitas pembangunan pemerataan. ABRI melakukan pekerjaan yang mendukung pembangunan di daerah. Dengan apa yang di namakan operasi karya atau Civic Mission, ABRI membangun berbagai fasilitas seperti jalan, jembatan irigasi dan lainya. Stelah pembangunan meningkat oprasi karya ini berhenti. Pada tahun 1980-an terdapat kritik terhadap peran ABRI dalam pembangunan nasional. Abri di anggap menjalankan pendekatan sekuirti dalam menjalankan keamanaan setabilitas. Abri di anggap selalu mengambil alih dari karyawan sipil. Abri tidak boleh merugikan penyedia kesempatan kerja. Namun, dengan segala kekurangan yang di lakukan ABRI, peran yang telah dan sedang di berikan kepada pembangunan nasional adalah positif sekali. Kenyataanta ABRI tidak pernah menuntut anggaran Hankam yang melebihi 2persen dari GNP Indonesia.
KEKUATAN DAN KELEMAHAN DALAM HASIL PEMBANGUNAN
Kemajuan kemajuan dalam pembangunan nasional sangat terlihat dari segi ekonomi, pendidikan, sarana prasarana, pertanian, industry dan lain lain sudah mengalami peningkatan yang pesat. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan nasional ini juga mengalami kekurangan atau kelemahan. Hal itu juga perlu kita sadari dan identifikasi untuk perbaikan perjalanan bangsa selanjutnya.
Kekurangan yang paling mencolok setelah pembangunan nasional yang berjalan selama 25 tahun adalah lebarnya kesenjangan antara golongan kaya dan tidak kaya. Juga kesenjangan kemajuan yang di capai di pulau jawa serta Indonesia bagian Barat pada umumnya dan bagian timur hal ini di pengaruhi oleh pemerintah yang menganut politik sentralistis dan tidak memberikan desentralisasi kepada daerah. orang keturunan cina melaju pesat dalam hal kekayaan. Hal ini membawa persoalan etnis. Tidak hanya di Indonesia saja melainkan etnis cina yang ada di Asia Tenggara. Pemerintah di tuduhkan bahwa pemerintah memberikan monopoli dan oligopoly swasta. Pengusaha kecil di Indonesia tidak diperhatikan sehingga jarak menjadi lebih terlihat antara golongan kaya dan golongan tidak kaya.
Salah satu yang juga di anggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai kelemahan dalam pembangunan adalah meningkatnya hutang luar negri. Yang pada tahun 1995 mendekati angka AS$ 100 miliar. Adanya korupsi jugamenjadikan kelemahan karena pada saat itu pembangunan nasional adalah sikap yang mengagungkan benda dan uang. Keritik lain yang sering di kemukakan ialah kurangnya pembangunan di bidang politik, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat luas dalam pembangunan nasional. Bahwa pada pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun tidak tergantikan oleh pemimpin baru. Salah satu kendala bagi kita adalah kelemahan yang bersifat menetap bagi bangsa kita, jadi tidak di akibatkan oleh pembangunan nasional. Kelemahan itu adalah sikap yang tidak terlalu memperhatikan perlunya persamaan antara kata dan perbuatan, antara teori dan praktik, antara konsep dan implementasi.
Betapapun kita semua harus dapat mengatasi beberapa permasalahan yang timbul dalm pembangunan nasional. Dan dalam perjalanan kita mencegah agar tidak timbul kelemahan baru. Dari kekurangan yang telah timbul maka kita bias mempelajari agar tidak terulang kembali dan bias memberikan sesuatu yang lebih sehingga Indonesia menjadi negara yang lebih maju.
ALIH GENERASI DALAM KEPEMIMPINAN ABRI
Terjadi peralihan dalam kepemimpinan ABRI pada masa pembangunan nasional pada tahap pertama dari generasi 1945 ke generasi yang masuk ke jajaran ABRI setelah tahun 1955. Di dalam TNI-AL, TNI-AU, dan Polri ali generasi tidak terlalu kea rah kusus. Namun di TNI-AD alih generasi tidak hanya di pengaruhi oleh sifat umum yang berbeda antara generasi 1945 dan generasi penerus tetapi persoalan kusus yang membentuk kepemimpinan.
Akibat tidak adanya pembentukan perwira TNI-AD melalui akademi militer antara tahun 1950 dan 1957 maka terjadi suatu keadaan yang kurang baik dalam piramida perwira. Ada perwira generasi 1945 dalam jumlah besar dalam semua jenjang kepangkatan perwira, sedangkanperwira hasil pembentukan setelah tahun 1950 hanya berada pada pangkat perwira pertama dalam jumlah terbatas, dan pangkat perwira menengah malah lebih sedikit lagi. Pada tahun 1982 generasi penerus baru ada beberapa orang saja yang sudah mecapai perwira tinggi, itu pun kalo penggunaan pendidikan dengan cara yang normal sesuai aturan yang berlaku. Tahun 1982 akan kesulitan menggantikan perwira jika tidak ada tindakan khusus untuk memdidik calon perwira.
Dalam TNI-AL dan TNI-AU tidak terlalu sulit untuk mencari generasi karena jumlah perwira sendiri tidak sebanyak dalam TNI-AD. Maka untuk alih generasi tidak terlalu banyak masalah. Dalam TNI-AD harus di buat kebijakan khusus yang memungkinkan para generasi di angkat jabatanya secara cepat agar alih generasi berjalan lancer. Oleh karena itu generasi 1945 membentuk akademi militer yang satu untuk pembentukan perwira generasi penerus. Dengan harapan agar satu sumber keperwiraan menjamin persatuan yang kokoh dalam korps perwira.
Meskipun ini semua bukan hal yang mudah atau ringan, namun kita yakin bahwa bangsa Indonesia akan selalu menghasilkan kepemimpinan ABRI yang cukup memadai kemampuannya untuk melaksanakan kewajibanya itu dengan semestinya.
12. Masalah Logistik
Pengertian logistik kalau kita bicara tentang kepemimpinan ABRI kita tidak dapat mengabaikan masalah logistik. Sebagaimana telah dikatakan sejak permulaan ,salah satu fungsi kepemimpinnan adalah memperhatikan kesejahteraan dari mereka yang dipimpin. Pengurusan kesejahteraan termasuk fungsi logistik. Akan tetapi fungsi logistik jauh lebih luas dari pengurusan kesejahteraan. Kepemimpinan tidak dapat dilaksannakan dengan baik tanpa ada dukungan logistik.
Indonesia baru mengenal pengertian logistik sejak tahun 1950 an,seperti diuraikan dalam bab pertama ,penngertian kepemimpinan baru kita kenal sejak para perwira TNI engikuti penndidikan militer di AS pada tahun 1951. Demikian pula pengertian logistik baru kita peroleh sejak masa itu.Tentara Belanda di masa sebelum perang dunia kedua belum menggunakannn pengertian logistik. Baru dalam perang dunia kedua ketika tentara Belanda harus bergerak bersama tenntara Inggris di Eropa dan tentara AS di wilayah Pasifik, mereka menggunakan pengertian itu. Oleh karena itu ,tentara Belanda yanng menjadi Misi Militer Belanda di ndonesia sejak 1950 sudah mennggunakann pengertian logistik.
Ternyata juga din lingkungan militer AS penngertian logistik relatif baru. Menurut Richard M Leighton dalam Encyclopedia Americana ,baru pada tahun 1944 pengertian logistik masuk dalam kamus militer AS secara resmi, meskipun pengertian itu sudah digunakan sebelum Peranng Dunia Kedua oleh para perwira staf untuk perencannaan militer.
Pada mulanya pengertiann logistik di gunakan dalam arti perbekalan dan angkutan militer. Akann tetapi sejak tahun 1949 pengertian meluas dan meliputi segala kegiatan yanng bersanngkutan dengan penanganan perlengkapan militern (termasuk produksinya dan pengadaan nya) maupun seluruh kegiatan yang nbersangkutann dengan personnil militer.(termasuk latihan) serta konntruksi dan penyelenggaraan fasilitas militer. Dengan begitu logistik sama dengan penngertiann administrasi , semua kegiatan tidak termasuk strategi atau taktik.
Diadakan perbedaan antara logistik konsumen ,yaitu pembekalan pasukan di lapangan dengan logistik produksi, yaitu produksi dan pengadaan perlengkapan perang .Juga ada pengertian logistik garis komunikasi , yaitu pengangkutan dari pangkalan nasional ke kawasan perang. Sedangkan logistik pertempuran mennyangkut perbekalan di medan pertenmpuran. Pada umumnnya orang menggunakan pengertiann logistik lebih banyak dalam arti sempit ,yaitu logistik yang sama dengan administrasi militer secara keseluruhan. Dalam hal itu logistik yang sama denngan administrasi militer secara keseluruhan. Dalam hal itu logistik diartikann sebagai usaha untuk membawa atau menngangkut barangn yang tepat , dalam jumlah yang tepat ,pada saat yang teapat, unntuk orang atau pihak yang tepat atau yang memerlukannya.
Ketika organnisasi militer masih sederhana ,yaitu sebelum abad ke 19 , logistik belum mempunyai makna penting .Waktu itu pertempuran dilakukan terutama dengan menggunakan senjata perorangan. Kalaupun sudah digunakan dengan meriam maka itu masih terbatas senhingga angkutan mesin sepenuhnya menjadi perhatian kesatuan arteleri itu senndiri. Makanan bagi pasukann sering kali diperoleh dengan merampas makanan penduduk daerah yang baru direbut .Jadi pasukan bergerak dengann relatif ringan tannpa membawa perbekalan .Brau setelah pengaruh teknologi makin terasa dalam pelaksanaan perang dan pertempuran. Logistik menjadi satu kebutuhan yang nyata dan bahkan mendesak, Senjata perorangan bukan lag senjata yanng mesinnnya harus dimasukkan dari muka laras, melainnkan sudah ada teknologi yang memungkinkan membuat peluru. Terdiri dari proyektil dan alat peledak dalam satu keutuhan yanng diikat oleh kelongsong. Dan peluru dapat ditembkan dari bagian belakang dengan memasukan peluru dalam kamar. Sejak itu dikenal senaan repetir sennapan yang dapat ditembakan jauh lebih cepat dan serinng ketimbang sebelumnya .Itu dengan senndirinya amat memperbesar daya tembak pasukan. Akhirnya,penggunaan mesiu untuk prajurit perorangann sanngat menninngkat dan itu tidak dapat lagi dipennuhi hanya denngan mesiu yang dibawa oleh prajurit perorangan belaka.
SISTEM DALAM PELAKSANAAN LOGISTIK
Untuk dapat menjalankan logistik secara memuasknn harus digunakan pelaksanaan yang sistematis dan teratur. Terutama buat satu tentara yang negaranya kurang mampu melaksanakan produksi sehingga dalam banyak hal tergantung dari produksi nnegara lain, timbul banyak persoalan yang semuanya nharus dapat dipecahkan secara sistematis.
Tidak banyak negara yang mempunyai kemampuan produksi bahan makanan dan peralatan, termasuk sistem senjata yang lengkap.Karena pentinngnya produksi dihunbungkan denngan logistik maka kaum NAZI dibawah pemimpin Adolf Hitler berusaha menciptakan autarki ,yaitu suatu sistem ekonomi yang sepenuhnnya mandiri tanpa tergantung dari luar negeri.
Karena produksi tiap – tiap negara mempunyai keterbatasan,ada yanng besar dan ada pula yang kecil, maka pelaksanaan logistik selalu mengalami kesulitan. Pada mulanya kesatuan kesatuan diperbekali dengan mmberikan perbekalan makan dan mesiu kepada tiap tiap orang dibawa sndiri – senndiri. Karena jumlah yang dibawa terbatas,maka setelah habis harus ditambah.Niasanya tambahan itu diperoleh dari daerah tentara itu berada. Ketika kemampuan anngku menningkat dengan adanya kendaraan tersendiri disamping perbekalan juga dbawa oleh kesatuan itu dalam kenndaraan tersenndiri.Mulai ada pembenntukannn satuan Meskipun sudah jauh bertambah perbekalan yang dibawa,namun tetap ada batasnya Maka juga masihnperlu untuk menambah perbekalan ini dengan mengambil dari tentara daerah itu beroprasi, apabila perbekalan yang mula mula dibawa habis . Cara ini dinamakan logistik mandiri.
Tentara yang palinng aktif menjalankann logistik manndiri denngan menghasilkan daya tempur tinnggi adalah tentara Genghins Khan dalam anbad ke 13.Apabila tidak ada keperluan untuk untuk bertempur dengann berkuda atau kaveleri Genghins Khann menggiring ternak untuk makannya bersama dengan kelompok kereta berkuda yang mennganngkut pernbekalan dan peralatan. Rute perjalanan dan tempat berkemah direncanakan jauh sebelumnya agar ada kemungkinnan memberikan makan pada ternak yanng dibawa serta untuk mennambah makan unntuk pasukan. Akan tetapi kalau ada keperluan bertempour kolonnne pernbekalan itun ditinggalkan dan pasukan berkuda dengan cepat menggempur musuh dari berbagai arah Pasukan mongl itu dapat menempuh sekitar 290 kilometer dalam waktu kurang dari tiga hari , satu kemampuan mobilitas yang amat tinggi untuk masa itu.
Akan tetapi sejak abad ke 17 kemandirian pasukann tentara sudah semakin bekurang. Itu disebabkan karena ukuran tentara mennjadi makin besar. Sehinngga sukar untuk menambah pernbekalan yanng habis dengan mengambil drai daerah operasi. Itu tampak sekali dalam operasi Napoleon di Rusia dan Spanyol. Mulai abad ke 19 dapat diakatakn bahwa logistik harus diatur mulai dari belakang hingga pasukan terdepan.
Dalam sistem logistik itu dikenal daerah belakang, daerah komunikasi dan daerah tempur . Dalam daerah belakanng terdapat tempat tempat produksi yang mennghasilkann berbagai macam barang makanan dan minuman yang selalu,dinamakan baranng kelas I. Juga barang barnang seperti senjata dan peralatan yang menjadi setiap anggota tentara serta diperlukan setiap kesatuan menurut tabel organnnisasi,dinakan barang kelas II. Kemudian juga bensin dan minyak pelumas yang harus ada setelah kenndaraan bermotor mennjadi bagian pennting dalam tentara,dinamakan baranng kelas III. Disamping itu juga ada yang sangat penting ragam peluru dan mesiu dinamakan barang kelas IV.
LOGISTIK ABRI
Logistik menjadi persoalan bagi ABRI sejak berdirinya, meskipun pada tahun 1945 kita belum menngenal kata logistik. Sejak berdirinnya setiap organisasi BKR hars mengusahakann sekurang kurang nya makanan bagi anggotanya dan mesiu untuk senjata yang dipakai. Pada waktu itu orang mennjadi anggota BKR membawa pakaian nya sendiri dan belum menggunnakan pakaian seragam. Bahkan ada yanng membawa senjata sendiri yanng diperoleh dengan berbagai cara. Pada waktu itu seorang komandan dan anggotanya betul betul mennjalankan logistik mandiri, oleh karena sama sekali tidak dapat menngharapkan pembekalan dari organisasi lain.
13. Menyongsong Masa Depan
Pada akhir abad ke 20 dan dalam abad ke 21 umat manusia berada dalam kondisi yang amat memperhatikan kegiatan otak, khususnya otak bagian kiri, yaitu yang mennyanngkut kegiatan berpikir manusia. Disebabkan oleh menninngkatnya pendidikan umum yang meluas dan makin lama makin banyak menjangkau seluruh bagiann umat manusia,maka manusia cennderung lebih banyak menggunakan kemampuan berpikirnya ketimbang sebelumnya .Dengan dipelopori oleh bagian umat manuasia yangtelah lebih dahulu maju dalam kemampuan berpikir,maka umat manuasia makin banyak, makin luas dan juga makin dalam pengembangannya dalam ilmu penngetahuan.
Perkembanngan ilmu pengetahuan memperoleh pendalaman yang amat berarti,karena bangsa bangsa yanng maju melihat pentingnnya penninngkatan usaha unntuk memahami kehidupan alam semesta. Manusia makin mendalami berbagai kennyataan hidup yang tadinnya tidak diketahuinya , seperti keadaan angkasa luar atau kehidupan molekuler . Selain itu, ilmu pengetahuan yang sebelumnnya makin dikenal didalami dann dan mennghasilkan berbagsi spesialilasasi dalam ilmu pengetahuan itu. Manusia menjadi lebih tau secara amat mendalam tentang hal yang makin sempit. Dapatlah orang mengatakann kehidupan abad nodern adalah abad kehidupan kaum spesialis.Namun kemudian juga disari bahwa spesialisasi tidak dapat memberikan pnegetahuan yang lenngkap tennatang tenntang kehidupan alam semesta. Maka berkembanng pula usaha untuk melihat segala aspek kehidupan sebagai satu keutuhan, atau yang dinamakan pendekatan holistik. Perkembangan spesialisasi dann holistik dalam ilmu engetahuan menimbulkan dinamika yang amat kuat dalam kehidupan umat manusia.
Kemudian setiap pasukan berusaha untuk memperkuat diri dengan menguahakan persenjataan lebih bannyak dan lebih besar daya tembaknnya. Karena sumbern persenjataan adalah hannya senjata dari satu daerah tertenntu yanng dimiliki oleh tentara jepanng., maka dimana mana ada usaha agar pimpinanan tentara jepang setempat mau meyerahkan senjata pasukannya seluruh anggota, sedangkan daya tempuh pasukan tidak sepadan dengan jumlah annggtanya. RE- RA berhasil menciptakann kondisi TNI yang lebih mantap tepat sebelum Belanda melakukan ofensif yanng menjadi pembuka peranng kemerdekaan kedua pada bulann agustus 1948.
Sebagai gambaran kondisi logistik ABRI pada masa tahun 1945 – 1948 keadaan di akademin militer di jogjakarta dapat diberikan sebagai contoh . Meskipun Akademi Militer dibenntuk atas keputusan Markas Besar Tentara (MBT) sebagai pusat pimpinan TKR, namun sgala perlengkapan dan pernbekalan untuk bagian terbesar harus diusahakan harus dari pimpinan AM sendiri.
LOGISTIK NASIONAL
Dalam masa Orde Lama dan sebelumnya tidak ada pikiran dan pelaksanaan logistik nasional. Dimasa itu pengertian logistik merupakan melulu satu konsep militer yang dijalankan onleh ABRI.
Akan tetapi ketika memasuki Orde Baru dan peran para perwira ABRI meningkat dalam pennyelengaraan manajemen nasional, maka dilihat adanya keperluan untuk membawa pengertian logistik juga ke dalam masyrakat non ABRI.Itu terutama menyangkut keharusan pemerintah unntuk mennjaga stabilitas nasional. Dalam stabilitas nasional perlu ada pemeliharaan atau stabilnya perbekalan bebebrapa kebutuhann masyarakat yang dinnamakan sembilan bahan pokok. Hal itu didasari oleh Jendral Soeharto yanng memegang pimpinann pemerintahan.
Oleh sebab itu,pemerintah RI di bawah pimpinann Jendral Soeharto kemudian pada tahun 1966 membentuk Komanndo Logistik Nasional yang fungsinya menngurus perbekalan masyrakat dalam sembilan bahan pokok khususnya beras gula dan terigu. Akann tetapi ada beberapa pihak yang tidak setuju denngan nama Komanndo Logistik Nasionnal ,karena diannggap dengan ketetentangan konstitusi. Oleh karena itu,kemudian diambil nama lain yaitu Badann Urusan Logistik atau BULOG. Pada tahap pertama BULOG mendapat sorotan dan bahkan kadang kadang kritik tajam dari para pakar sipil yang melihat bulog sebagai organisasi yanng berlebihan dan menjadikan pemerintah terlalu mencampuri jalannya ekonomi dan kehidupan masyrakat.
DAFTAR PUSTAKA
1. Sejarah Militer, ringkasan buku “KEPEMIMPINAN ABRI DALAM SEJARAH DAN PERJUANGAN” halaman 246-297.
