Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara.

Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik Indonesia. Dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan sebagai berikut.

Empat Prasarana Kekuatan Politik Di Indonesia

Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.
Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.
Kelompok Penekan (pressure group), yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok dan sebagainya.
Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.

Baca juga:

Tabel Peran 4 Kekuatan Organisasi Infrastruktur Politik Indonesia

No	Organisasi Infrastruktur	Contoh Peranannya
1	Partai Politik	Tugas pokok partai adalah menjadi prasarana politik serta penghubung antara rakyat dan pemerintah Berfungsi mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial Berfungsi mengajak warga negara berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan Berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat Negara
2	Kelompok Kepentingan	Kelompok kepentingan berperan melindungi kepentingan kelompoknya dari tindakan pemerintah yang sewenang – wenang ataupun kebijakan pemerintah yang terlalu mendominasi dalam pemerintahannya. Kelompok kepentingan berperan menjadi wadah aspirasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Kelompok kepentingan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dalam membuat kebijakan publik. Kelompok kepentingan melakukan kajian – kajian atas kebijakan yang dilakukan pemerintahan dengan tujuan untuk menilai apakah pemerintah mengeluarkan kebijakan publik sesuai dengan keinginan atau tuntutan rakyat.
3	Kelompok Penekan	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengritik kebijakan sekolah negeri yang memiliki kebijakan cenderung merugikan masyarakat miskin. Organisasi Lingkungan Hidup yang aktif mengkampanyekan pemeliharaan lingkungan dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang kurang ramah lingkungan. Organisasi kepemudaan Pemuda Muhammadiyah menekankan kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib petani Kendeng yang telah digusur dan akhirnya sekarang hak mereka telah dilaksanakan pemerintah.
4	Media Komunikasi Politik	Media sebagai penyampai informasi Sebagaimana hal yang pada dasarnya, media komunikasi politik merupakan sebuah prasarana politik yang dimana kemudian menjadi sebuah alat untuk menyampaikan informasi politik dari sebuah pelaku politik maupun seorang pemerintah yang dimana diberikan kepada rakyat secara meluas. Penyalur Aspirasi Kemudian, meskipun pada awalnya hanya dilakukan untuk melakukan penyampaian sebuah informasi, kini media komunikasi juga dapat digunakan untuk melakukan penyampaian aspirasi dari rakyat kepada pemerintah, yang dimana rakyat adalah bagian dari individu dari rakyat kepada pemerintah yang dimana juga dapat diketahui oleh rakyat sendiri secara meluas. Melakukan Penghubungan Pemerintah dan Rakyat Dikarenakan pemerintah memiliki kesan yang sangat jauh dengan rakyat, maka dengan digunakannya media komunikasi politik, menjadi sebuah alat yang dimana dapat digunakan untuk penghubung antara rakyat dengan pemerintah, begitu juga sebaliknya. Umpan Balik Kemudian media komunikasi juga dapat digunakan untuk sebagai sebuah sarana mendapatkan umpan balik atau yang dimana lebih dikenal dengan sebutan feedback terhadap segala macam hal yang dimana berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Rakyat kemudian memberikan sebuah tanggapan kepada pemerintah terhadap sebuah kebijakan yang dimana akan dikeluarkan.

Infrastruktur Politik Indonesia Sebagai Pendukung Kemajuan Negara

Bentuk Klasifikasi Demokrasi Pada Negara di Dunia

Nilai-Nilai Dasar Bela Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desentralisasi Pada Sistem Pemerintahan Sebuah Negara

Daerah Khusus, Istimewa, dan Otonomi Khusus Menurut Undang-Undang Dasar Indonesia

Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Politik di Indonesia

Peran Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia

Latest Posts

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Negara Indonesia

Hubungan Trigatra dan Pancagatra Untuk Ketahanan Nasional Indonesia

Prinsip Demokrasi Serta Syarat dan Ciri-Cirinya Pada Negara

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia pada Periode 1959-1965

Desentralisasi Pada Sistem Pemerintahan Sebuah Negara

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Popular Posts

Posisi Pemain dan Waktu Permainan Olahraga Bola Basket

Modul Sejarah Kelompok Peminatan Kelas 12 SMA/MA

Cara Install Windows 10 Lengkap Dengan Gambar

Sejarah Peradaban Bangsa Arab Sebelum Kedatangan Islam

Kategori